Gayus-man dan Kolusi Pajak

Ketika masyarakat awam masih buta tentang pajak, namun mereka dituntut untuk membayar pajak, apakah yang terjadi.


Orang awam hampir pasti tak dapat menghitung pajak mereka sendiri. Ketika terjadi kekeliruan, alangkah repotnya. Jika perhitungan pajaknya lebih besar dari yang seharusnya, apakah anda bisa menariknya kembali. (Mungkin) Bisa … tapi pasti repot.


Jika kalkulasi pajaknya ternyata salah menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya, dan ketika kantor pajak mengetahuinya … anda pun pasti jauh lebih repot.

Hal-hal seperti ini tak diinginkan semua orang, juga oleh pengusaha (besar). Maka dibutuhkan jasa orang lain untuk menghitungkan pajaknya.

Siapakah orang itu? Sangat jarang orang mempunyai kemampuan seperti ini, bahkan orang yang punya pengetahuan pembukuan sekalipun. Orang/pegawai pajak dalah orang yang paling tepat untuk dimintai tolong.

Maka di sini dibutuhkan orang-orang seperti Gayus. Berapa upah atas jasa-nya? Tergantung kekuatan finansial orang yang butuh jasanya. Untuk orang kecil .. yaa sedikit sudah cukup disertai ucapan terima kasih. Jika orang besar, tentu besar juga upahnya.

Gayus-man dibutuhkan  untuk jasa menghitungkan pajak dan mempermudah urusan perpajakan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Gayus-man akan tetap ada selama masyarakat awam tentang apa itu pajak, serta kesulitan berurusan dengan masalah perpajakan, sementara mereka dibayang-bayangi berurusan dengan masalah hukum (penjara) jika terjadi kesalahan (apalagi kalau tak membayar pajak). Gayus-man akan tetap ada ketika pajak dirasa sangat mencekik (Baru tahu kalau ada jenis pajak sampai 30% ).

Apakah ini termasuk kategori kolusi?  Gayus-man itu orang-orang yang berjasa, ataukah hina? …. entahlah.

Berikut salah satu tulisan tentangnya,

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gayus dan Kolusi Pajak

29/03/2010 11:41
Gayus Halomoan Tambunan memang luar biasa. Statusnya sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) yang “masih” golongan III A, tidak menghalanginya memiliki kekayaan berupa rekening hingga Rp 25 miliar.

Tak hanya rekening, rumah mewah senilai miliaran rupiah di Kompleks Perumahan Mewah di Kelapa Gading-Jakarta Timur, juga dimilikinya. Belum lagi sejumlah mobil seperti Toyota Alphard, Fortuner, Honda Jazz dan Ford Everest dimiliki dan dipakai secara bergantian. Sang istripun kerap menggunakan Mercedez Benz jika berkantor di gedung DPRD DKI Jakarta.

Ditilik dari posisinya sebagai penelaah keberatan dan banding wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, bisa dipahami dan dimungkinkan bagi Gayus untuk memperoleh kekayaan dengan cara seperti yang saat ini disangkakan dan telah diakuinya kepada Satgas anti mafia hukum, yaitu sebagai “markus” (makelar kasus) spesialis pajak.

Modus yang saya lakukan itu biasa. Dan masih banyak orang-orang yang lainnya disini (kantor Pajak, red),” kata Gayus Tambunan seperti ditirukan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa.

Menurut Mas Ota (panggilan akrab Mas Achmad), pengakuan itu disampaikan Gayus Tambunan sebelum terbang ke Singapura. Mereka yang melakukan modus sejenis di Kantor Pajak itu lebih dari satu orang. Secara rinci kepada Satgas, gayus mengakui, lebih kurang ada 10 pegawai sekantornya yang melakukan pekejaan ekstra sebagai “markus”.

Perihal ulah Gayus ini, Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo mengakui, Gayus tidak sendirian dalam menjalankan perannya sebagai “markus” pajak. Karena itu pihak Direktorat Jenderal Pajak akan terus memeriksa kasusnya termasuk jika ada Gayus-Gayus lainnya.

Sontak pengakuan ini membuat Kita kaget. Bagaimana tidak, usaha pemerintah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS melalui Remunerasi dan reformasi perpajakan, ternyata belum mampu mencegah praktik-praktik korupsi dan kolusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan geram dengan kasus ini. Kepada wartawan Menkeu menyatakan, kasus Gayus Tambunan terjadi bukan karena kurang besarnya gaji (remunerasi) pegawai pajak. Gayus ‘menyimpang’ lebih dikarenakan kelainan mental. Keserakahan, mungkin itu penyakit mental yang dimaksud Menkeu.

Kasus Gayus inipun merembet ke instansi hukum, lembaga yang seharusnya yang seharusnya menjadi penegak hukum diduga ikut bermain dalam kasus ini.

Sengatan mantan Kabareskrim Komjen Polisi Susno Duadji, terkait dengan kasus Gayus membuat tiga intansi penegak hukum (kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung) dan direktorat jenderal Pajak melakukan pembenahan internal.

Tetapi apakah seperti itu yang diinginkan, setelah kejadian baru muncul kesadaran. Praktek kolusi antara pegawai pajak dan wajib pajak bukanlah hal yang baru di negeri ini.

Masyarakatpun marah, tapi seolah tak punya daya. Mereka yang kesal dengan ulah pegawai pajak ini akhirnya hanya bisa mengancam tidak akan membayar pajak dengan berhimpun dalam facebooker.

Masyarakat menunggu kelanjutannya. Harus ada penindakan dan pembenahan internal yang transparan dan bukan menutupi kasus itu sendiri.

Peran Satgas Anti Mafia Hukum dan KPK untuk mengungkap kasus ini secara tuntas dan transparan juga dinantikan masyarakat yang sudah bosan dengan segala bentuk rekayasa atau bentuk-bentuk pengalihan kasus lainnya. Akankah makelar kasus perpajakan ini dituntaskan?

Aribowo Suprayogi
Produser Eksekutif Liputan6.com

Sumber: http://berita.liputan6.com/producer/201003/269907/Gayus.dan.Kolusi.Pajak

.

2 thoughts on “Gayus-man dan Kolusi Pajak

  1. (Baru tahu kalau ada jenis pajak sampai 30% ). Maaf, tarif pajak 30 % adalah jenjang tertinggi yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi, rinciannya sbb :
    0 – 50 jt = 5 %
    >50 jt – 250 jt = 15 %
    >250 jt – 500 jt = 25 %
    >500 jt = 30 %
    Jadi kalau penghasilan kita dibawah 50 juta per tahun ya dikenakan tarif 5 % itupun yang dikenakan adalah penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto yang telah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan pengurang2 lainnya. Menurut saya kasus yang dialami GT adalah KOLUSI bukan KORUPSI. karena GT bekerja sama dengan Wajib Pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara. Jadi sebenarnya Wajib Pajak juga berandil besar dalam kasus ini.

    –> Jika dibandingkan dengan zakat yang hanya 2.5%, itu terasa sangat mencekik (terutama yg 30% itu). Kesan saya, hal ini akan mengakibatkan orang malas menjadi pengusaha semaksimal mungkin, atau cenderung memilih ke batas2 pajak yang lebih ringan. Bagaimana pun menyetor 5%-30% adalah berat. Apalagi jika wajib pajak tak merasakan dampak real dari hasil setorannya.

    Setuju kalau GT melakukan KOLUSI jika terbukti bekerja sama dengan Wajib Pajak untuk mengurangi pajak dengan cara yang melanggar hukum. Kita lihat saja proses dan hasil kasusnya.

    maaf kl tak berkenan.

  2. “Ini pukulan telak bagi MA, karena dari awal MA mengatakan tidak ada masalah (dalam kasus Gayus). Tidak ada pelanggaran dan tidak ada suap, tapi ternyata buktinya ada. Ini menunjukan praktek mafia hukum masih eksis sampai sekarang,” ujar peneliti hukum ICW Febri Diansyah di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (18/4/2010).

    Febri menyatakan, klaim MA telah melakukan pembersihan terhadap mafia hukum, harus diuji lagi. “Kalau begini terkesan MA memberikan perlindungan terhadap pihak bermasalah dengan mengatakan tidak ada masalah,” katanya.

    Febri menyangsikan polisi dapat menyeret aktor utama kasus Gayus Tambunan. Hal ini disebabkan polisi merupakan bagian dari kasus Gayus.
    Selain itu kejaksaan tidak jelas dalam menanggani masalah ini.

    “Jalur konvensional seperti ini pasti akan gagal dalam kondisi yang kita sebut darurat mafia ini. Sebaiknya diserahkan ke KPK agar lebih baik,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s