Korupsi di Sekolah

Jumat, 08 Februari 2008

Korupsi Pendidikan Dilakukan Berjamaah dan Sistemik

Pendidikan di Indonesia sangat mahal? wajar karena maraknya praktik korupsi pendidikan yang terjadi dilakukan secara berjamaah dan sistemik.

Penilaian ini diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW), mengamati kasus-kasus korupsi pendidikan yang semakin lama semakin marak. ”Korupsi terjadi di semua tingkatan dari Depdiknas, dinas pendidikan, hingga sekolah,” kata Ketua Divisi Monitoring Pelayanan Publik (MPP) ICW, Ade Irawan.

Ia mengatakan tindakan korupsi sistemik itu mulai dari penerapan strategi pembiayaan didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis, jumlah dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara.

”Untuk menghilangkan korupsi di sektor pendidikan harus dilakukan, dengan cara mendorong partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan,” katanya.

Ia mengemukakan selama 2007, orang tua murid tingkat sekolah dasar, menanggung biaya pendidikan anaknya yang rata-rata sebesar Rp 4,7 juta. Dana sebesar Rp 4,7 juta tersebut, untuk biaya tidak langsung sebesar Rp 3,2 juta, seperti untuk biaya membeli buku, alat-alat tulis, serta les privat di luar. ”Padahal anggaran dana untuk BOS buku itu Rp 900 miliar, yang berarti setiap siswa mendapatkan Rp 254 ribu/tahun, tapi kenyataannya biaya yang dikeluarkan orang tua untuk sekolah terus meningkat,” keluh Ade.

Kemudian, biaya pungutan sekolah sebesar Rp 1,5 juta, dan pungutan paling sering terjadi adalah, pembayaran lembar kerja siswa (LKS) dan buku paket yang kemudian diikuti uang infak, penerimaan siswa baru dan uang bangunan sekolah.

Pengeluaran terbesar dikeluarkan untuk pungutan kursus di sekolah Rp 311 ribu, kemudian diikuti oleh buku ajar, bangunan serta LKS dan buku paket masing-masing sebesar Rp 145 ribu, Rp 140 ribu dan Rp 123 ribu.

”Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS, ternyata masih terjadi seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang dan uang perpisahan murid, guru dan kepala sekolah,” katanya.

Ia mengatakan gejala beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua, semakin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Disebutkan, besaran biaya Rp 4,7 juta untuk pendidikan itu, merupakan hasil penelitian ICW pada orang tua murid di lima daerah, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Garut, Kota Padang dan Kota Banjarmasin. ”Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan wajib belajar jangan hanya didasarkan pada kepentingan proyek, karena bisa menimbulkan korupsi,” katanya.

(ant )

Sumber: http://pendidikan.net/

Foto diambil dari: http://ganeca.blogspirit.com/

.

Jika anda berpikir bahwa pungutan ini hanya terjadi di daerah/ kabupaten yg disebutkan, maka kemungkinan besar anda akan keliru. Indikasinya di daerah lain tak mendukung. Orang tua para murid yg bersekolah di SD Negeri yang katanya gratis-tis, kenyataannya ditarik beaya yg tak sedikit.. dengan berbagai alasan pembangunan ..dllll.

.

Oknum Disdik Potong Paksa DAK Sekolah
Senin, 13 Oktober 2008 – 03:11 wib

GARUT – Oknum Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut memaksa sekolah penerima dana alokasi khusus (DAK) untuk menyetorkan potongan dalam bentuk uang senilai Rp1 hinga 2 juta.

Modus yang dilakukan oknum tersebut, adalah dengan langsung mendatangi sekolah dan memintai sejumlah uang kepada pihak penerima DAK, saat dana tersebut cair pada September lalu.

Salah seorang Kepala Sekolah yang enggan disebutkan namannya menuturkan,  pemotongan dilakukan setelah dana diterima pihak sekolah melalui rekening kepala sekolah masing-masing.

“Sepertinya ada keharusan untuk menyetorkan sejumlah uang (ke dinas). Alasannya seperti biasa, untuk administrasi dan biaya monitoring rehabilitasi bangunan yang sedang kami kerjakan,” keluhnya, di kantornya, Minggu (12/10/2008).

Padahal menurutnya, saat sosialisasi DAK beberapa waktu lalu, pihak Disdik menegaskan, dana DAK tersebut diberikan secara utuh, baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun kas umum daerah ke rekening sekolah.

Saat ditanya siapa oknum Disdik yang mendatangi mereka dan meminta setoran potongan DAK tersebut, pihak sekolah-sekolah enggan menyebutkan identitasnya. Mereka umumnya merasa takut dikenai sanksi oleh pihak dinas.

Sementara itu, Kasi Sekolah Dasar Disdik Garut, Elon Romlon menolak berkomentar soal pungutan tersebut. “Maaf, ya! Saya harus ke Bandung sekarang,” kilah Elon sambil bergegas menuju mobilnya yang diparkir di depan kantor Humas Setda Garut. Dia juga menolak berkomentar saat dihubungi wartawan melalui telepon selularnya.

Menurut informasi yang dihimpun, Kabupaten Garut tahun ini mendapatkan program DAK yang bersumber dari APBN sebesar Rp57,75 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk 231 SD/MI, yang tersebar di Kabupaten Garut.

Setiap SD/MI menerima dana masing-masing sebesar Rp250 juta untuk perbaikan fisik bangunan serta pengadaan sarana pendidikan dan perpustakaan.

Sumber: http://news.okezone.com/

.

4 thoughts on “Korupsi di Sekolah

  1. Assalamu’alaikum!
    Lama gak on, makin kreatif aja Anda.
    Kalau di dunia pendidikan sih saya banyak tahu mulai dari A – Z.
    BOS itu tidak sama dengan gratis, tapi wajib menggratiskan yang miskin. Tetapi dalam praktiknya sekolah gak mau repot untuk mencari mana yang miskin, mana yang kaya. Akhirnya anak kurang mampu(miskin) menjadi korban.
    BOS hanya untuk SD dan SLTP, sehingga anak miskin gak usah melanjutkan ke SLTA, karena mereka sudah memenuhi program wajib belajar 9 tahun(guyon mas).
    Jangankan masalah DAK, saya mau naik pangkat aja mulai mengusul sampai amprah gaji harus setor uang.
    MENTAL korup sudah melembaga di semua instansi, kesuksesan UN hanya eforia.
    Wassalam

    –> Tampaknya anda seorang pengajar. Selamat bekerja dan berjuang.

    Bagi ku .. ketika orang tua murid ditarik beaya untuk hal-hal yg ekstra, seperti kegiatan2 di luar kegiatan belajar mengajar inti, saya kira ok-ok saja. Seperti les, pencak, esktra, dll. Namun kalau untuk kegiatan inti, bukankah seharusnya sudah dianggarkan. Uang ujian, uang raport dll kan sdh ada anggarannya.

    Baru-baru ini (mungkin ini sdh lama) di lingkungan kami, masyarakat/ orang tua juga ditarik untuk pembangunan gedung. Apa pula ini. Sekolah Negeri menarik uang gedung ke murid-muridnya. Bukankah sudah ada anggaran pemerintah? Kami sudah bayar pajak .. ditarik pula uang pembangunan … eh eh eh.

    Ehm .. semakin pusing saja.

  2. Yo’re right, I’m teacher.I’m chemistry teacher.
    Gak usah pusing mas, memang pemerintah selalu bikin trik yang penuh dilematik dan berlagak ambigo.
    Di satu sisi seakan-akan ingin memajukan pendidikan dari anggaran 20%, tetapi di sisi lain sangat berharap agar orang tua murid diberdayakan dalam pendanaan melalui komite sekolah.Makanya yang kaya makin kaya, yang miskin tambah nemen.

    –> Saya masih percaya bahwa itu ulah oknum. Bukan pemerintah secara institusi. Saya sebenarnya tak keberatan membayar .. tapi harus fair. Tulislah UU-nya .. Pendidikan Dasar tak ada gratisan. Semua harus bayar. Kemudian pengelolaan keuangan transparan. Itu jauh lebih elegant.

    Dan saya masih optimis negeri ini masih bisa diperbaiki. Ayolah .. minimal dari diri sendiri.

  3. UU RI No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, BAB IV pasal 9 “masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”
    BAB V pasal 12 poin 2b” setiap peserta didik berkewajiban menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
    Dengan adanya komite sekolah pengelolaan keuangan harus transparan, kecuali ada korupsi secara berjamaah dalam tubuh komite sekolah, karena sangat mustahil korupsi dilakukan di sekolah oleh perorangan.
    ngoten mawon mas, salah hilaf nyuwun pangapuro, mumpung tesih syawal.

    –> Jadi selama ini berita-berita bahwa pendidikan dasar itu bebas beaya itu bohong toh. Melihat bunyi UU-nya itu, tak beda dengan swasta, tak beda dengan kuliah. Wahh baru tahu …

  4. jangan lupa juga ada pakaian seragam, setidaknya ada 3 stell kalo baru masuk, dan harganya tentu tak sama dengan pasar, rekayasa bisa dilakukan ketika bikin laporan pertanggung jawaban, tinggal kerjasama dengan pihak toko, beli 1 tapi bon atau kwitansi bikin 10 hahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s