Penentuan Ramadan dan Lebaran Hak Pemerintah

14/10/2007 00:35 WIB
Ulama Suriah: Penentuan Ramadan dan Lebaran Hak Pemerintah
Iqbal Fadil – detikcom

Damaskus – Perbedaan penentuan awal bulan Ramadan dan jatuhnya 1 Syawal seringkali menjadi polemik jika terjadi perbedaan pendapat. Ulama terkemuka Suriah Dr Mohammad Saed Ramadhan al-Buthi menegaskan, hal itu merupakan wewenang pemerintah.

Dalam ceramah buka puasa yang disiarkan melalui televisi pemerintah Suriah pada Jumat 12 Oktober 2007, Saed mengatakan yang berwenang menentukan awal bulan puasa dan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal adalah Kepala Negara yang kemudian menunjuk pejabat di bawahnya.

Demikian pernyataan Saed yang dikutip dalam siaran pers KBRI Damaskus yang diterima detikcom dari Staf Bidang Politik Abdul Rachman Naim melalui email.

Menurut Saed, perorangan maupun lembaga masyarakat tidak berhak menentukan awal bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Alasannya, hal itu hanya akan menimbulkan kerancuan dan kebingungan umat.

Ditambahkan oleh ulama yang juga namanya terkenal di dunia Islam termasuk Indonesia, karena buku-bukunya dialihbahasakan ke berbagai bahasa asing itu, kalau saja penentuan awal puasa dan Lebaran, menjadi wewenang dan tugas pemerintah, maka perorangan maupun lembaga masyarakat disarankan tidak mengambil wewenang tersebut.

Sebagaimana diketahui 10 negara Arab, terutama Saudi Arabia, Jordania, Lebanon, Palestina dan Negara-negara Teluk Arab merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari Jum’at 12 oktober. Sementara 12 negara Arab lainnya merayakannya pada hari Sabtu. (bal/bal)